Egois

 

Belakangan ini saya suka mengoleksi kutipan-kutipan yang demikian berserak di berbagai media sosial. Kadang saya unduh bila berupa jpg., screen shoot bila sinyal internet tiba-tiba lemot, ataupun saya siar-ulangkan di dinding akun saya. Pada saat bersamaan, intensitas membaca buku saya berkurang – tergantikan oleh kutipan-kutipan yang terkadang bikin baper itu. Misalnya, saya pernah menemukan kutipan di twitter yang bunyinya begini: If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.” Konon, itu adalah pepatah Afrika kuno.

Saya agak memikirkan pepatah kuno itu. Ia terngiang-ngiang di kepala saya, lalu diam-diam setuju dan membenarkannya. Mungkin karena saya merasakan hal yang sama sehingga kutipan itupun terasa gue banget.

Begini.

Setelah membaca pepatah itu, saya jadi memikirkan diri sendiri. Saya tiba-tiba merasa begitu egois karena ingin segala sesuatunya serbacepat. Oleh karena itulah saya lebih senang melakukan semuanya seorang diri.

Sewaktu kuliah – juga saat masih di bangku sekolah – misalnya, saya selalu berharap diberikan tugas individu. Kalaupun ada tugas kelompok, saya sering rela mengerjakannya sendiri. Semua beres tepat waktu meskipun dengan kemampuan akademik yang biasa-biasa saja dan juga pas-pasan.

Tidak hanya itu, setelah berkontemplasi, ternyata saya egois dalam banyak hal. Sebagaimana pepatah kuno tadi, saya nyaris tidak berpikir bahwa ada suatu masa ketika kita menempuh perjalanan begitu jauh. Ia pasti melelahkan. Sangat melelahkan. Dalam perjalanan panjang itulah, kita akan sadar bahwa setiap individu memiliki keterbatasan. Ini yang sepertinya gagal saya pahami.

Sebagai orang egois, saya hanya melakukan apa yang ingin saya kerjakan. Seperlunya. Kalau ditanya dengan siapa biasanya saya mengerjakan sesuatu atau dengan siapa saya membicarakan masalah sehari-hari, saya tidak bisa menjawab. Saya tidak seperti orang yang segala sesuatunya bisa diceritakan kepada orang lain. Bahkan ketika ditanya, siapa teman atau orang terdekat saya, satu nama pun tidak bisa terucap. Lagi-lagi, kutipan yang tidak sengaja saya temukan itu menyadarkan betapa tertutupnya saya.

Pernah, ketika pacaran dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi mantan, sikap egois saya itu begitu mendominasi. Kami berkenalan, kemudian dekat, dan resmi berpacaran. Saya pamerkan buku-buku yang pernah saya baca pada dia. Agak narsis memang. Saya katakan, dia perlu membacanya karena ceritanya menarik. Maka, saya pinjami dia beberapa judul buku. Setelah dikembalikan, saya berharap kami akan membicarakan sesuatu dari apa yang ditangkap setelah membaca. Menurut saya itu sangat menarik dan bukan gaya pacaran yang mainstream.

Tapi hubungan kami tidak lama. Dia yang mengatakan saya egois meskipun saya tidak tahu egois apanya. Katanya, saya terlalu sibuk dengan diri sendiri. Dia sempat marah ketika tahu saya merokok. Memang dia pernah bertanya, saya merokok atau tidak.

“Aku nggak suka cowok perokok,” ujarnya pada kencan pertama.

Saya bilang saja kadang-kadang, tidak sering. Tidak mengarang. Memang demikian adanya. Sehari satu sampai tiga batang. Kadang tidak sama sekali.

Sejak dia marah karena saya ketahuan merokok, sepertinya masalah datang bertubi-tubi. Hubungan kami diambang kehancuran. Dan, benar saja, tak lama kemudian kami putus.

Jauh beberapa lama setelah membaca pepatah kuno itu, ternyata saya tak benar-benar memperbaiki diri. Saya masih tetap egois.

Baru-baru ini, teman saya, perempuan, menyapa lagi setelah lama tak saling menghubungi lewat aplikasi Line. Kok tumben? tanya saya. Katanya, dia habis membaca tulisan saya sebelumnya di blog ini dan iseng saja menyapa saya. Dulu saya dan dia sempat dekat. Hanya saja saya kurang peka dan tak menghiraukannya begitu saja. Saya sering mengabaikan chatnya.

Saya ingin menjadi lebih adil. Untuk menebus kesalahan itu, kali ini saya lebih membuka inisiatif untuk sekadar mengajaknya ketemu. Kami janji akan pergi ke pantai. Dulu, dulu sekali. Tapi baru terwujud belum lama ini. Sebelumnya, saya sudah menjemputnya tetapi batal karena cuaca sepertinya tidak mendukung. Maka, kami sepakat untuk pergi makan saja. Selesai makan, cuaca mendadak cerah. Hari sudah sangat sore.

“Kita ke pantai sekarang saja,” ajaknya.

“Ini sudah sore. Sampai di sana pasti sudah gelap,” sergah saya.

“Terlalu banyak mikir! Kita jalan saja, pokoknya ajak aku ke sana! Yang penting kita jalan.”

Dengan berat hati saya mengikuti permintaannya. Saya antar dia ke pantai di ujung selatan pulau dari Denpasar. Kurang lebih satu jam kami sampai. Sekitar pukul tujuh petang. Dan gelap.

“Mau turun?” tanya saya di atas motor.

“Nggak, kita balik saja. Kapan-kapan ke sini lagi.” jawabnya.

Saya mengangguk.

Setelah itu, saya lebih ingin memulai percakapan dengannya. Saya mengajaknya ke pantai karena sebelumnya sudah keburu malam. Kami sempat bercakap tentang berbagai hal. Dia mengatakan dirinya gagal menjadi manusia urban. Dia juga cerita soal dosennya yang tiba-tiba menghapus pertemanannya di salah satu media sosial karena sang dosen rujuk dengan mantan kekasihnya. Atau soal ketertarikannya dengan teori-teori posmo; sementara saya katakan teori-teori itu berada di langit dan tak pernah menyentuh bumi.

Saya menikmati percakapan-percakapan seperti itu. Ingin sekali saya bisa berbincang tentang hal-hal yang jarang dibicarakan oleh banyak orang. Saya memikirkan dan membutuhkan dia. Tetapi, tampaknya kini dia yang tak antusias. Saat coba saya chat, giliran dia yang tak menghiraukan. Gayung tak bersambut.

Mungkin itulah hukuman menjadi orang egois.

(24 Februari 2017)

I.

Pukul dua belas kurang sepuluh. HP saya berdering. Teman saya, perempuan, mengirim pesan: “aku galau..”

“Galau kenapa lagi?” saya membalas.

“Gak tau nih, cari angin yukk..”

“Yuk, beli es krim.”

“Aku siap-siap dulu.”

“Oke.”

Setelah memakai jaket dan tentu saja helm, saya menjemput teman saya itu. Jarak rumah kami cukup dekat, sehingga tidak perlu menempuh waktu yang lama untuk menjemputnya. Ketika naik ke atas motor, dia memastikan apakah saya tidak keberatan keluar malam-malam. Saya jawab tidak masalah.

Kami pun menuju salah satu restoran cepat saji, simbol kapitalisme global milik antek nekolim itu. Sebenarnya kami agak ragu karena langit malam semakin kelam oleh mendung. Untung tidak hujan. Di perjalanan, saya mencoba membuka percakapan. Teman saya masih saja tidak mau cerita soal kegalauannya. Dia sangat sering begitu. Saya menebak dia galau karena (mantan) pacarnya. Tapi dia tidak pernah mengiyakan.

Di tempat tujuan, kami duduk saling berhadapan. Teman saya tidak bisa jauh dari gawainya. Padahal ada saya yang bisa diajak ngobrol. Saya mengingatkan untuk segera menghabiskan es krimnya biar tidak meleleh. Eh dia malah asik berswafoto.

“Jarang lo aku selfie di depan cowok,” ujarnya sembari memandang terus layar gawai dengan pose terbaiknya.

“Jadi kamu galau kenapa? Dari tadi nggak ada tampang galau.”

Teman saya menaruh ponselnya di atas meja, lalu melahap es krim yang sudah mencair. Dia hanya menjawab, galau aja.

***

Suatu hari, I bercerita soal keluarganya. Orang tua kandungnya sudah lama cerai, sedangkan ayahnya menikah lagi dan dikaruniai seorang putri. Sejak kelas empat SD, mama kandung I bekerja di Turki. Sejak itu pula I dan adik kandungnya, laki-laki, lebih banyak diasuh oleh neneknya yang dua tahun lalu meninggal.

“Aku lihat sendiri ayah dengan perempuan lain. Seperti anak kecil pada umumnya, waktu itu aku ceritakan langsung pada mama,” kenang I.

Kesaksian dan pengaduan I membuat mama dan ayahnya cekcok. Ayah I lalu marah-marah dan ngamuk saat I sedang belajar. I menangis. Besoknya, pulang sekolah, mamanya sudah tidak di rumah. Barang-barang serta pakaiannya juga tidak ada.

“Meskipun pahit, kejadian itu tidak pernah aku lupakan sampai sekarang,” imbuh I yang kini kuliah di salah satu perguruan tinggi jurusan Sastra Inggris.

Saat ini I bersama ayah dan mama tirinya. Ia masih berhubungan dengan mama kandungnya meskipun hanya lewat media sosial. I juga sering dikirimi uang dari negeri Turki sana.

Dalam pergaulan di lingkungan kami, teman saya ini dikenal cukup tertutup. Kalau anak-anak mudanya berkumpul untuk sekadar ngobrol sampai bergosip ria, bisa saja dia menjadi salah satu topik perbincangan. Dari hal-hal remeh hingga yang jaruh-jaruh. Saya pernah mendengar beberapa kali. Hampir tidak ada citra positif yang disematkan pada teman saya itu oleh bibir-bibir mereka.

Mungkin karena saya cukup tertarik membaca filsafat, saya tidak bisa menilai orang hanya karena apa yang terlihat. Misalnya soal tatto di perut dan paha, juga tindik di hidung kirinya. Barangkali inilah yang disebut Chris Barker sebagai subkultur, yaitu sebuah ruang yang direpresentasikan oleh budaya ‘menyimpang’ untuk menegosiasikan ruang bagi dirinya sendiri. Teman saya ini singkatnya sedang berlawan.

I tidak hanya ‘aneh’ secara penampilan, tetapi juga terhubung dengan genere musik kesukaannya. I kerap menertawai pilihan musik saya yang dianggap sebagai musik pengantar tidur. Wajar saja, I adalah pendengar setia Asking Alexandria, Bullet for My Valentine, Bring Me The Horizon, dan sejenisnya. Sesuatu yang lain untuk seorang perempuan, bukan?

***

Sebelum mengantarnya pulang, saya katakan pada I bahwa dia sebenarnya perlu orang yang bisa menasehatinya. Mata I berkaca-kaca. Air matanya membasahi pipi.

“Banyak hal yang ingin kamu ceritakan, tapi kamu enggan bicara karena orang lain kamu anggap tidak akan pernah mengerti jalan pikiranmu, kan?”

I mengangguk.

“Kamu hanya perlu orang yang bisa memberimu nasehat,” saya ulangi sekali lagi sembari bangkit dari tempat duduk. I menyusul berdiri. Saat akan mengenakan jaket, tatto di bawah susunya yang ranum samar-samar terlihat dari tangtopnya yang kekecilan. Demikian pula tatto di paha yang tampak malu-malu ditutupi hotpants I.

“Nanti aku mau tambah tindik lagi, ah,” bersitnya.

Saya tersenyum.

Sebentar lagi subuh. Kami pun pulang.

Widyartha Suryawan
8 Desember 2016, hujan rintik-rintik

Semacam Epilog: Merekam Bali

Tag

,

Tibalah pada minggu ke-delapan. Itu berarti, berakhir pula episode #MerekamBali untuk menuliskan Bali setiap hari secara bergantian di blog masing-masing. Tulisan (pertanggungjawaban) ini sendiri terbit pada minggu ke-sembilan. Dan itu juga berarti sebuah peringatan bagi diri saya, untuk lebih disiplin lagi mengatur waktu.

Seperti dikatakan Bli Eka, tulisan terakhir untuk #MerekamBali sebenarnya bukan tulisan terakhir untuk dapat memahami Bali. Seyogianya, selepas ini, banyak hal yang bisa ditulis dari Bali. Paling tidak, saya mencatat tiga hal penting dari proyek menulis blog selama delapan minggu ini.

Pertama, Bali ternyata sangat luas. Tentu bukan secara geografis, tetapi kompleksitas permasalahan yang ada di dalamnya. Tidak jarang, selama mengerjakan proyek ini, kami sempat kebingungan (kecuali Mas Saka Agung, karena konsisten menulis tentang kelautan dan perikanan di Bali): minggu ini mau nulis apa ya? Tentu bukan karena tidak ada hal apapun yang pantas direkam dari Bali, tapi karena demikan kompleksnya Bali lah yang sebenarnya menyebabkan kebingungan itu. Beberapa tulisan justru berangkat dari pengalaman sehari-hari yang terbersit saat menulis. Ada yang sekaligus merefleksikan, ada pula yang hanya ingin menarasikan.

Kedua, Bali ibarat dua sisi mata uang. Saya, Bli Eka, dan Mbok Candra melihat dari sisi yang sama sebagai orang Bali. Sedangkan Mbak Happy dan Mas Saka Agung mewakili pendatang yang pernah dan masih bersentuhan dengan Bali. Sisi pertama, sebagai orang Bali, sangat tampak ada kegelisahan dan sesuatu yang berubah dari Bali. Sebagai contoh, saya misalnya sempat menulis tentang lanskap bukit di desa saya yang berubah. Eka memotret kemacetan sebagai salah satu indikator pembangunan yang tumpang tindih. Demikian pula Candra yang resah ketika perpustakaan umum selalu sepi ketimbang mal-mal yang semakin marak.

Sisi berikutnya, Happy dan Saka Agung memandang Bali dari apa yang mereka rasakan selama berproses dan tumbuh di Bali. Meskipun demikian, tulisan-tulisan mereka juga mewakili beberapa kekhawatiran. Dalam Lingkungan Desa dan Para Urban, Happy ingin menyampaikan ihwal interaksi sosial di lingkungannya yang tidak peduli satu sama lain:

Kami hidup berdampingan dan menjalani kehidupan masing-masing, tanpa saling peduli. Kaum urban dengan pekerjaan mereka kebanyakan di sector jasa atau usaha, sementara penduduk asli sebagian besar beternak, berdagang dan bertani. Kami sering bersinggungan, tanpa saling sapa dan saling ingin tahu. Untuk urusan administrasi, desa dinas melayani sama adilnya antara kaum urban maupun masyarakat adat, sementara desa adat tetap berjalan sebagaimana mestinya.”

Yang paling konsisten, sebagaimana saya sebut di atas, tentu Saka Agung. Ia merekam Bali dari perspektif keilmuannya yaitu kelautan dan perikanan. Ia membukakan perspektif baru bahwa di perairan sendiri ternyata bisa terjadi penjajahan. Masuknya ikan zebra di Danau Beratan disinyalir menjadi bentuk invasi ikan asing terhadap komunitas ikan asli di perairan tersebut. Menarik sekali.  Saya iri dengan Saka Agung karena ketika menulis ini baru sadar kalau saya sedikit sekali menyinggung Bali dengan keilmuan yang saya pelajari di kelas-kelas perkuliahan.

Ketiga, tulisan-tulisan dalam #MerekamBali adalah bentuk kepedulian masing-masing penulisnya terhadap pulau mungil ini. Saya membayangkan suatu hari kami dapat merevisi tulisan-tulisan dalam proyek ini untuk kemudian diterbitkan menjadi buku. Kendati tidak berisi pikiran-pikiran besar, buku itu dapat menjadi sumbangsih kami terhadap siapa saja yang peduli dengan Bali.

Semoga.

Widyartha Suryawan
24 November 2016

Balebengong dan Hal-hal yang Tak Terdengar

Tag

, ,

Sebagai portal yang menjadi wadah jurnalisme warga pertama di Bali, Balebengong menghelat Citizen Journalism Day 2016. Acara tersebut dilaksanakan di Taman Baca Kesiman (TBK) pada 12 November 2016.

cjd2016

Saya datang sangat terlambat, sekitar pukul 19.30 – padahal mulainya sejak 15.00 – sehingga banyak mata acara yang terlewatkan. Sampainya di TBK, dialog bertajuk Warga Bersuara sudah memasuki sesi tanya-jawab. Ada tiga warga yang didaulat untuk bicara malam itu: Kadek Dwi Armika (undagi layang-layang Bali asal Sanur yang mendapat penghargaan internasional), Linda Anugerah (seorang filantropis sekaligus pendiri Yayasan Angel Heart Bali), dan Ida Bagus Kade Suwartama. Dua yang pertama saya kelewatan, sedangkan yang terakhir saya hanya mengikuti sejenak.

Ida Bagus Kade Suwartama, sering disapa Gus Kembar, adalah seorang kelian di Banjar Masean, Batuagung, Jembrana. Dia lah yang mengkoordinasikan penggalian kuburan para korban pembantaian G/30S di banjarnya. Penggalian tersebut dilanjutkan dengan pemberian upacara menurut keyakinan setempat agar roh-roh para korban mendapat tempat layak.

“Ini murni misi kemanusiaan, tidak ada kepentingan politik di dalamnya,” begitu kira-kira cerita Gus Kembar yang sempat saya ingat.

Penggalian kuburan korban pembantaian 65 itu sebenarnya dicetuskan oleh beberapa warga setempat dan sempat menuai pro kontra. Di satu sisi, warga menilai mengungkit sejarah kelam itu akan menimbulkan trauma yang mendalam dan isunya masih sangat sensitif. Di sisi lain, lingkungan Banjar Masean seolah memberi pesan bahwa daerah mereka sedang tidak baik-baik saja – setidaknya secara niskala.

Menurut Gus Kembar, sebelum penggalian kuburan dan upacara dilakukan, banyak tanda-tanda aneh yang dialami oleh warga banjarnya. Misalnya suara anjing yang melolong saat tengah malam, kemudian disusul dengan kematian salah satu warga keesokan harinya karena bunuh diri. Hal ini terjadi hampir setiap tahun; di mana ada saja warga setempat yang mati secara tidak wajar. Warga banjar Masean juga sering melihat penampakan manusia tanpa kepala. Juga kejadian-kejadian aneh lainnya. Tidak hanya satu atau dua warga yang mengalaminya, tetapi banyak warga. Dari rangkaian kejadian itulah Gus Kembar meyakini itu bukan cerita yang sengaja dikarang warganya.

image13

Suasana dialog Warga Bersuara

Bagi saya, mendengarkan cerita Gus Kembar – meskipun tidak dari awal – adalah kesempatan langka. Terlebih lagi soal sejarah 65 yang penuh misteri itu. Saya amat bersyukur, ketika kuliah sempat berinteraksi dengan beberapa orang dengan bacaan dan pengetahuan yang agak aneh. Ihwal 65 ini misalnya. Beberapa kawan, baik personal maupun dalam diskusi-diskusi bahkan mempertanyakan kemapanan sejarah yang kita pelajari di bangku sekolah. Bila dalam pelajaran sejarah kita diajarkan melihat peristiwa 65 sebagai ulah PKI; maka dalam versi kawan-kawan itu PKI hanya menjadi kambing hitam. Kelompok ini menilai justru Suharto lah – yang menyebut gerakan itu sebagai upaya penyelamatan stabilitas nasional, kemudian dianulir sebagai tonggak Hari Kesaktian Pancasila – ada di balik pembantaian masal itu.

Karena kekuasaan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter, juga tidak ada kebebasan berpendapat apalagi berseberangan dengan pemerintah; saya cenderung meyakini sejarah versi kawan-kawan saya yang aneh, yang sering berapi-api ketika bicara tentang kiri, juga keagungan revolusi. Saya sebut saja sebagai sejarah alternatif. Sebab sejarah adalah negeri asing, membaca versi alternatifnya seperti sebuah tamasya yang menyenangkan. Berkat kawan-kawan yang aneh di masa kuliah itu pula, saya kemudian tertarik membaca beberapa buku yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Ihwal 65, saya sempat membaca Sisi Gelap Pulau Dewata karya Geoffrey Robinson dan Ladang Hitam di Pulau Dewata karya Ngurah Suryawan. Tentu saja saya tidak membaca habis kedua buku ini. Oya, saya termasuk tipe pembaca yang malas; dan saya tidak pernah merasa berdosa jika membaca buku tidak sampai tuntas. Anggaplah itu bentuk kuasa saya, sebagai seorang pembaca, terhadap teks. Tetapi sebaiknya kebiasaan saya yang suka membaca setengah-setengah itu jangan ditiru. Itu sangat berbahaya.

Yang ingin saya sampaikan sebenarnya hanya begini: meyakini sejarah versi Orde Baru atau sejarah alternatif adalah sebuah pilihan. Di alam demokrasi, ketika ada perdebatan dan banyak suara  yang berlainan dalam sebuah peristiwa sejarah, sebaiknya pelajaran sejarah di sekolah-sekolah tidak dipaksakan untuk melegitimasi hanya sejarah versi tertentu. Siswa perlu diberi keleluasaan untuk menimbang-nimbang versi yang berlainan itu. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menyangkut ranah sosial-politik, tetapi ia dapat diterapkan dan dibangun di ruang-ruang kelas. Sebab, seperti kata Dee Lestari, sejarah itu serupa awan yang menggumpal; dan ketika kita menyentuhnya, sebenarnya ia sangat rapuh.

Menyuarakan yang Tak Terdengar
Setelah sesi Warga Bersuara, acara dilanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang Citizen Journalism Award 2016. Balebengong sebagai penyelenggara memberikan waktu dua bulan bagi warga yang ingin berpartisipasi mengirimkan karyanya dengan tema “Menyuarakan yang Tak Terdengar”. Karya yang masuk secara langsung dipublikasikan di web balebengong.net. Panitia kemudian mengklasifikasikan penghargaan untuk pewarta warga itu menjadi empat kategori, yaitu tulisan, video, suara, dan foto/poster.

Seperti temanya, menurut saya Balebengong telah berhasil menjadi pelopor jurnalisme warga di Bali. Kalau kita tengok websitenya, sebenarnya bukan dalam even Citizen Journalism Award 2016 saja kisah-kisah yang tak terdengar itu mendapat ruang untuk disampaikan ke publik. Di luar karya-karya itu, saya rasa upaya Balebengong membumikan jurnalisme sudah berhasil memotret suara-suara yang tak terdengar bahkan sebelum kegiatan ini berlangsung. Hambatannya tentu ada. Sebagaimana hal lain yang tergolong ‘alternatif’, peminatnya tentu tidak sebesar media arus utama.

Roberto Hutabarat, salah satu juri dalam kegiatan ini mengatakan, jurnalisme warga yang dikampanyekan Balebengong bahkan telah menjadi jurnalisme subaltern. Saya mengenal istilah ini ketika kuliah, tepatnya dalam mata kuliah Ekologi Politik. Kelompok subaltern adalah kelas-kelas yang menjadi objek oleh sistem kekuasaan yang menghegemoni. Kelas-kelas inilah yang tidak memiliki akses kekuasaan, sehingga keberadaannya selalu sebagai ‘korban’ dari sistem yang hegemonik, termasuk institusi-institusi sosial maupun kultural.

Karya-karya yang masuk dalam Citizen Journalism Award 2016 pada umumnya menyoroti hal-hal lain yang tidak digarap oleh media arus utama. Maka, tidak berlebihan bila Roberto menyematkan istilah jurnalisme subaltern mengingat yang tak terdengar pada akhirnya punya kesempatan untuk didengar. Sebuah upaya mulia sesungguhnya telah dilakukan Balebengong di tengah kecenderungan media hari ini: suara akan terdengar jika berbayar.

Balebengong berdiri jauh dari kecenderungan itu, sebab ia adalah milik warga.

Widyartha Suryawan
14 November 2016

Reklamasi Juga Soal Adab Laut yang Kalah oleh Adab Daratan

Tag

,

Ini adalah minggu ke tujuh untuk proyek menulis kami, #MerekamBali. Kali ini saya ingin berbagi pandangan soal rencana reklamasi Teluk Benoa. Saya memilih menggunakan judul yang agak panjang – tetapi tentu lebih panjang perjuangan masyarakat Bali yang gigih menjaga kawasan suci tersebut. Mungkin sangat terlambat karena saya menuliskannya baru sekarang. Anggaplah tulisan ini menjadi semacam penegasan sikap, meskipun apa yang saya tulisakan nanti bukan hal baru dan mungkin sudah banyak diulas dalam kajian-kajian atas persoalan ini.

***

Saat ini pariwisata Bali berada di persimpangan jalan. Gubernur Bali periode 1978-1988, Ida Bagus Mantra, pernah mengonsepkan pariwisata Bali yang mengedepankan alam dan kebudayaannya. Gagasan itu tampaknya tidak ditangkap oleh generasi penerusnya. Jadilah industri pariwisata yang cenderung mengekor pada rantai kapitalisme. Eksploitasi lingkungan, privatisasi, alih fungsi lahan – menyebabkan alam rusak di sana-sini. Kebudayaannya, tarian-tarian sakralnya, ritual-ritual keagamaannya, menjadi komoditas yang komersil. Atas nama pariwisata, semua diperdagangkan. Kita pun menjadi hafal baris kegetiran “Sajak Pulau Bali” karya penyair WS Rendra: Di Bali: pantai, gunung, tempat tidur dan pura, telah dicemarkan.

Pemaksaan kehendak penguasa-pengusaha mereklamasi Teluk Benoa bisa saja menimbulkan dampak termarginalisasinya masyarakat setempat, bahkan masyarakat Bali secara umum. Hal ini dikarenakan pemerintah, sepertinya, tidak mau mendengarkan tuntutan masyarakat. Baik gubernur maupun DPRD selalu lempar tanggung jawab dan mengatakan keputusan reklamasi berada di tangan presiden. Padahal, kalau saja kedua lembaga ini punya ikhtiar mendengarkan suara rakyat Bali, langkah-langkah politik-birokrasi bisa diupayakan.

Sosiolog University of Sussex, David Harrison, dalam buku The Sociology of Modernization and Devlopment (1988) mengungkapkan wacana pembangunan bisa melalui dua hal; yaitu secara struktural dan kultural. Secara struktutal, pemerintah telah menjadi agen untuk menciptakan pasar kapitalis melalui program-program pembangunan. Sedangkan secara kultural, masyarakat telah dihegemoni oleh konsep-konsep pembangunan yang materialistik dengan janji modernisasi dan kesejahteraan ekonomi.

Kedua hal tersebut tampak jelas dalam kasus rencana reklamasi Teluk Benoa. Pertama, keluarnya Perpres No. 51 tahun 2014 merupakan usulan gubernur Bali melalui surat tertanggal 23 Desember 2013 kepada pemerintah pusat. Surat tersebut, salah satunya, mengusulkan agar kawasan konservasi perairan Teluk Benoa ditinjau ulang sehingga dapat menjadi kawasan pemanfaatan umum. Kedua, seiring dengan langkah struktural itu, masyarakat mulai dihegemoni dengan pendekatan pembangunan modern yang mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi. Gubernur mengampanyekan pulau baru hasil reklamasi ini akan membuka lapangan pekerjaan, menjadi destinasi pariwisata baru, dan para seniman Bali mendapat tempat untuk pentas di sana. Cara-cara seperti ini memang terkesan tidak konfliktual, bahkan cenderung optimistik. Tetapi, seperti diyakini Gramsci, pendekatan tersebut tatap merupakan bentuk kekuasaan secara kultural. Oleh karenanya, mengambil jarak dan mengkritisi rencana reklamasi ini adalah sebuah upaya mengawal kekuasaan dan proses demokrasi.

 

Bali Bergerak

Kita tahu selama hampir empat tahun belakangan ini, masyarakat Bali sedang berjuang menjaga Teluk Benoa yang di dalamnya terdapat sekitar 60 titik suci. Oleh PT. TWBI, Teluk Benoa akan diurug. Masyarakat Bali marah. Hampir setiap pekan, ribuan orang dari berbagai desa adat turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap rencana pengurugan Teluk Benoa.

Gerakan Bali Tolak Reklamasi sebenarnya bukan gerakan baru yang dilakukan oleh rakyat Bali dalam merespon model pembangunan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal mereka. Sejak awal 1990-an, para investor sudah mulai tertarik untuk terlibat dalam ekonomi pariwisata di Bali. Buktinya, Gubernur Ida Bagus Oka (1988-1998) menjadi perantara yang kooperatif dengan investor sehingga sering dijuluki Ida Bagus “OK” (Nordolth, 2010).

Pada 1993, kasus Bali Nirwana Resort di dekat pura Tanah Lot yang didanai kelompok Bakrie menuai protes masyarakat Bali. Agenda pembangunan mega proyek tersebut mencakup hotel bintang lima, komdominium serta lapangan golf, dan menyebabkan sekitar 121 hektar lahan sawah harus beralihfungsi. Masyarakat Bali marah dan membuat gerakan protes, tetapi penguasa (melalui intervensi presiden Soeharto beserta perangkat militernya yang mendominasi ketika itu) mampu berkongsi dengan pemodal sehingga gerakan massa rakyat Bali menjadi padam. Rakyat Bali kalah telak oleh kekuatan kapital. Hal yang sama berulang ketika reklamasi Pulau Serangan.

Kendati sering diintimidasi, gerakan Bali tolak reklamasi untuk kasus Teluk Benoa bisa dikatakan sebagai gerakan yang solid dan teruji dalam waktu yang cukup panjang. Awalnya gerakan ini hanya diinisiasi oleh beberapa orang termasuk Walhi sebagai LSM yang mengadovaksi isu-isu ekologi. Kemudian masuklah beberapa seniman dan musisi Bali sehingga gerakan menjadi lebih besar. Anak-anak muda mulai tertarik terhadap isu ini. Lambat laun, gerakan mendapat dukungan dari beberapa desa adat di Bali. Bila pada awal kemunculannya mereka turun ke jalan menggunakan ‘pakaian preman’; maka saat desa adat ikut bersikap simbol-simbol adat seperti kain adat Bali mulai digunakan. Kesenian tradisional juga ditonjolkan. Hal ini menunjukkan gerakan tersebut bukan saja menjadi gerakan politik, tetapi juga gerakan kebudayaan.

 

Jaya Giri, Jaya Bahari

Wajar saja gerakan ini kemudian mendapat dukungan dari banyak tokoh adat di Bali. Orang Bali begitu menghormati laut. Agama Bali juga sering disebut sebagai agama air (tirtha) karena setiap ritual yang dijalankan hampir selalu berhubungan dengan air, dengan laut. Salah satunya kita mengenal istilah nyegara-gunung. Itu berarti peradaban agama Bali tidak hanya dibangun berdasarkan alam pikiran darat/gunung, tetapi juga alam pikiran laut. Bahkan ketika mausia Bali sudah mati, hubungannya dengan air tetap dijaga. Menurut kepercayaan orang Bali, sebelum menjadi Batara Hyang Guru, pitara harus dibersihkan dulu ke laut. Sebab, laut adalah simbol ibu; dan surga diyakini berada di telapak kakinya.

Pada bulan April 2015 saya menghadiri pameran seni rupa di Bentara Budaya Bali, Gianyar. Pameran mengangkat tema Asam Garam Bentara, sekaligus sebagai momentum 32 tahun Bentara Budaya. Tema ini rupanya mengeksplorasi konsep “Jaya Giri Jaya Bahari”. Sebuah harapan besar, menurut saya, demi terciptanya harmonisasi adab daratan (giri, gunung) dengan adab pesisir (bahari, lautan). Efix Mulyadi dalam pengantarnya terhadap pameran ini mengungkapkan laut punya konotasi negatif di dalam memori kolektif masyarakat masa kini. Pembangunan dan persoalan-persoalan dari adab daratan lebih mendominasi hingga sering muncul guyonan seperti “ah… hari gini galau karena mantan? Buang aja ke laut…”. Praksis kehidupan kita nyaris dikuasai oleh budaya daratan.

Rencana reklamasi Teluk Benoa juga menunjukkan kokohnya adab daratan. Ini miris, karena terjadi di negara kepulauan terbesar di dunia. Belum lagi negeri ini memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, terbesar kedua di dunia, dengan kekayaan ekosistem dan hayati yang tinggi. Padahal pada awal kepemimpinannya, janji politik Presiden Jokowi adalah membangun pusat maritim dunia. Pemerintah seharusnya lebih memberdayakan potensi bahari yang kaya itu demi mendapat kemanfaatan yang lebih baik.  Bukankah dulu, waktu kita kecil sering sekali kita mendengar sayup-sayup lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Saya curiga, jangan-jangan generasi saat ini tidak pernah lagi mendengar lagu itu karena kakekku sekarang adalah seorang pengurug.

Reklamasi Teluk Benoa adalah sebentuk wajah maskulin pembangunan modern yang tidak hanya mengabaikan sumber pengetahuan tradisional dan kearifan lokal, tetapi juga pemaksaan kehendak dan kesewenang-wenangan.

“…segalanya bersumber di laut. Tak ada yang lebih berkuasa dari laut. Nenek moyang kami juga bakal tidak ada kalau laut tidak ada. / … laut tetap kaya takkan kurang, cuma hati dan budi manusia semakin dangkal dan miskin.” (Pramoedya Ananta Toer, dalam Gadis Pantai)

 

Widyartha Suryawan
(10-11 November 2016)

Agama dan Kemanusiaan

Tag

 “Religion is the opium of the masses.”

Kita tentu tidak asing dengan nukilan tersebut. Adalah Karl Marx, kawan Fredrich Engels yang juga sepuh komunisme modern, yang melontarkan sempalan itu. Menurut Marx, agama tidak lain merupakan bentuk keputusasaan dari orang-orang tertindas. Agama hanya akan menghambat terwujudnya cita-cita agung Marx akan masyarakat ideal tanpa kelas dibawah ideologi sama-rasa—sama-rata.

Saya pernah terpesona dengan ajaran ini. Bahwa kini saya tidak lagi tertarik dengan kiri, bukan berarti saya menolak mentah-mentah ide dan gagasan-gagasan kiri; atau menerima borjuasi dan bentuk kapitalisme lainnya secara membabi buta. Bagaimanapun, terbangunnya peradaban manusia hari ini tidak terlepas dari benturan komunisme dan kapitalisme di masa lalu. Itulah sebabnya, mempelajari sistem politik dunia – bahkan ilmu-ilmu sosial-humaniora – sangat sulit melepaskan pengaruh dan pemikiran Marx. Seperti kata Frans Magnis-Suseno, “pemikiran Marx juga menjadi salah satu rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis.”

Kutipan Marx di atas menarik saja dijadikan titik berangkat dalam melihat gejolak bangsa sebagaimana diberitakan banyak media belakangan ini. Sentimen keagamaan kembali muncul dan mengoyak wacana kebangsaan kita. Besok, 4 November 2016, Ahok konon akan didemo besar-besaran karena pidatonya dituding telah melakukan penistaan terhadap salah satu agama.

Saya tidak memihak Ahok ataupun orang yang menuding Ahok sebagai penista agama. Kasus tuding-menuding terjadinya pelecehan agama ini menarik perhatian saya karena tidak hanya terjadi kali ini. Terlebih lagi, setelah saya ingat-ingat, ternyata Bali punya riwayat tuding-menuding seperti dilakukan ormas yang menuding Ahok.

Tahun 2003, kelompok yang mengatasnamakan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma Bali memprotes sampul buku serial Supernova, Akar, karya Dee Lestari karena memuat gambar Omkara. Dee pun mengklarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud melecehkan simbol Hindu. Tahun berikutnya, 2004, kelompok yang sama menuding Iwan Fals telah melakukan penghinaan simbol Hindu. Sampul album Manusia Setengah Dewa yang memajang gambar Dewa Wisnu, oleh kelompok tersebut, dinilai sebagai sebuah pelecehan terhadap Hindu. Serupa Dee, pelantun lagu Bongkar ini meminta maaf kepada umat Hindu dan menyatakan tidak bermaksud menyinggung atau melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol Hindu.

Pasca bom mengguncang Kuta pada 12 Oktober 2002 silam, sikap orang Bali umumnya juga terlihat sangat sentimen terhadap kaum ‘pendatang’. Pendatang inipun harus menggunakan tanda petik. Sebab, pendatang yang dimaksud khusus hanya nak dauh tukad (orang seberang pulau), bukan wisatawan asing. Nak dauh tukad distereotipkan sebagai perusak perekonomian Bali disaat industri pariwisata Bali sedang berjaya ketika itu. Terlebih lagi, Amrozi, cs. (alm.) – pelaku bom bunuh diri di Paddy’s Pub dan Sari Club, Kuta – kebetulan orang Muslim.  Sentimen terhadap nak dauh tukad itu berarti pula sebagai sentimen terhadap Muslim.

Untuk membentengi diri dari ancaman nak dauh tukad itu, muncullah gerakan macam ajeg Bali. Ajeg Bali dianggap sebagai bentuk Bali yang kuat dan otentik, sebuah Bali yang homogen. Gerakan ini dikampanyekan secara cukup masif. Oleh karena mayoritas penduduknya beragama Hindu, ajeg Bali sering disamakan dengan ajeg Hindu. Gerakan ini kemudian melahirkan gerakan sukla, sebagai respon sinis terhadap label halal yang dibawa pendatang Muslim di Bali.

Saya sendiri seorang Hindu-Bali. Meskipun pengetahuan saya tentang agama yang saya peluk tidak mendalam, kok rasanya saya sepakat dengan ucapan Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Bagaimanapun, kita semua mengutuk segala bentuk teror dan kekerasan. Tetapi kita juga tidak setuju bila agama dibawa-bawa untuk melegitimasi kekerasan. Sama tidak setujunya bila kita memusuhi sebuah agama hanya karena segelintir umatnya yang menebar kebencian.

Kalau boleh saya simpulkan, rasa kemanusiaan kita jauh lebih purba ketimbang agama. Mungkin saya keliru. Tetapi, bukankah anak manusia lahir dari rasa cinta, hubungan manusia dengan manusia, baru kemudian ia dijejali dengan ajaran-ajaran agama?

Rasa kemanusiaan sebaiknya menjadi sesuatu yang final.

Widyartha Suryawan
(3 November 2016 – bersama Imagine-nya John Lennon)

Revolusi Musik Pop Bali

Tag

Banyak yang terperanjat ketika Swedish Academy mengumumkan Bob Dylan sebagai penerima Nobel Sastra 2016. Publik lebih mengenal Dylan sebagai musisi, pelantun lagu Blowin’ in the wind yang melegenda – sementara panitia nobel melihat karya-karya Dylan tidak sebatas bunyi; tetapi juga kuat, mendalam, dan puitis secara lirik. Seperti diumumkan dalam situs resmi nobelprize.org, Nobel Sastra diberikan kepada Dylan atas kontribusinya “for having created new poetic expressions within the great American song tradition”. Penobatan ini membuat Dylan (Amerika Serikat) layak disandingkan dengan peraih nobel lainnya seperti Svetlana Alexievich (Belarusia), Mo Yan (Tiongkok), Alice Munro (Kanada) – bahkan dengan filsuf eksistensialis cum sastrawan Jean-Paul Sartre.

Tulisan ini tidak dalam rangka membahas sastra atau sastra-dalam-musik. Anggap saja pembuka tulisan ini semacam selebrasi untuk turut merayakan pengumuman Dylan sebagai penerima Nobel. Lagi pula, saya menikmati lagu-lagu Dylan baru ketika kuliah – dan beberapa lagunya menemani saya saat-saat mengerjakan skripsi. Sehingga, saya tidak mungkin membahas Dylan mengingat tidak mengikuti perjalanan kariernya dari awal. Karena masih dalam rangka #merekamBali, tulisan ini mencoba melihat perkembangan musik pop Bali. Lebih spesifik lagi, musik pop Bali yang saya maksud adalah lagu yang menggunakan bahasa Bali tetapi dikemas secara populer. Jadi, berbeda dengan lagu tradisi seperti sekar rare, sekar alit, sekar madya, ataupun sekar agung.

Saya masih ingat, di penghujung tahun 90-an hingga 2000-an awal, musik pop Bali sangat semarak dan digemari oleh masyarakat. Semacam puncak kejayaan bagi musik pop Bali. Penggemarnya pun berasal dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Anak Bali 90-an tentu tidak asing mendengar nama-nama seperti Yong Sagita, Widi Widiana, Panji Kuning, Sri Dianawati, Bayu KW, Eka Jaya, Agung Wirasuta, sampai Dek Ulik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka adalah pelantun tembang pop Bali yang sempat digandrungi. Tidak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota di Bali.

Tema yang diangkat dalam lagu-lagu pop Bali pada masa tersebut lebih banyak bicara seputar cinta; baik kebahagiaan maupun kegetirannya. Lagu Dokar Tresna (Delman Cinta) yang dipopulerkan Widi Widiana dan Sri Diana misalnya mengisahkan tentang pasangan kekasih yang memiliki kenangan naik dokar, transportasi tradisional yang sudah mulai susah kita temukan belakangan ini.

“…Ulian numpang dokar/ tresnane dadi tumbuh/ Beli merasa bagia teken pedewekan/ Dadi kenangan kayang buin pidan…” (“…Berkat naik dokar/ cinta kita tumbuh/ Aku merasa bahagia dengan diri sendiri/ Akan jadi kenangan sampai kapanpun…”
(Dokar Tresna, dipopulerkan oleh Widi Widiana & Sri Diana)

Meskipun pilihan kata dalam lagu tersebut tergolong sederhana, setidaknya lagu pop Bali juga menunjukkan potret sosial di Bali. Seperti kutipan lagu Dokar Tresna di atas, kita dapat melihat bagaimana generasi pada masa itu menjalin tali kasih dengan pasangan mereka. Pasangan kekasih dalam lagu tersebut dikisahkan sedang dilanda cinta berkat naik dokar. Bila kita bandingkan dengan sekarang, tentu banyak hal yang sudah berubah. Selain dokar sudah sulit kita temukan, anak muda Bali saat ini sepertinya sudah jarang yang pacaran sembari naik dokar.

Bayu Kasta Warsa (Bayu Kw) beda lagi. Penyanyi berambut gondrong ini dikenal dengan karya-karyanya yang identik dengan kata sarinem. Kehadiran Bayu Kw pada awal 2000-an cukup memberikan warna baru karena lagu-lagunya yang populer berkisah tentang cinta laki-laki Bali dengan Mbakyu di pulau seberang; Banyuwangi. Lagu Sarinem Neha Nehi misalnya. Dengan gaya menyanyinya yang khas – mengibas-ngibas rambut gondrong di atas kapal feri – lagu ini sebenarnya lagu patah hati, tetapi dibalut dengan nada yang nyerempet jenaka.

“…Oh sarinem neha nehi/ janjin adine tusing mebukti/ oh sarinem neha nehi/ tresnan beline kelem di Selat Bali…” (“…Oh sarinem neha nehi/ janjimu tidak terbukti/ oh sarinem neha nehi/ cintaku tenggelam di Selat Bali…”)
(Sarinem Neha Nehi, dipopulerkan oleh Bayu Kw.)

Di masa kejayaan itu, perkembangan lagu pop Bali tiba-tiba mengalami semacam revolusi, meskipun tidak sampai menghancurkan ‘status quo’ yang sebelumnya. Sekitar tahun 2003, Lolot Band tampil menggebrak sebagai band rock alternatif berbahasa Bali pertama. Kehadirannya mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para pencinta lagu Bali. Album perdananya, Gumine Mangkin, konon laris di pasaran. Pada masa awal kemunculannya, beberapa lagu seperti Artha Utama (Harta Utama),  Luh Sari, dan Dagang Kopi Jegeg (Dagang Kopi Cantik) menjadi hits di album ini. Lolot Band mengusung genere Bali Rock Alternative dan menjunjung logo bola-delapan yang ikonik. Kehadirannya dalam blantika musik pop Bali seolah membuat kemunculan beberapa kelompok musik dengan warna baru. Sebut saja Triple X, Bintang, So Band, dan sebagainya. Dalam periode berikutnya, muncul beberapa seleb lagu pop Bali seperti Nanoe Biroe, AA. Raka Sidan, boyband Trio Januadi, hingga trio dangdut berbahasa Bali 3G.

Kalau ditilik ke belakang, beberapa penciptaan lagu pop Bali sebenarnya turut dalam rangka merespon isu-isu nasional. Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Prof. I Nyoman Darma Putra, menulis makalah berjudul “Politik Lagu Pop Bali” yang termuat dalam buku Bali dalam Kuasa Politik (Buku Arti, 2008). Makalah tersebut menyoroti tema-tema politik yang diangkat dalam lagu pop Bali. Tahun 1960-an muncul lagu Merah Putih yang diciptakan Gde Darna. Menurut makalah tersebut, tema-tema politik tidak begitu dieksplorasi pada masa Orde Baru karena kebijakannya yang sentralistik. Barulah ketika Orde Baru tumbang, tema-tema politik mulai masuk, bahkan cukup semarak. Yong Sagita misalnya tahun 1998 muncul dengan lagu Kala Kali Zaman Orba yang mengkritik pemerintahan Orde Baru sekaligus secara terang-terangan menjadi garda pendukung Megawati. Lalu, Lolot Band dengan lagu Bangsat-nya (2003), juga Bintang Band dengan lagu Nusuk-nya (2004) turut menyoroti politik kekuasaan yang sarat dengan KKN.

Satu yang dapat kita pelajari adalah musik pop Bali telah memotret realitas sosial-politik-kultur masyarakat Bali dari waktu ke waktu. Lagu, dengan demikian, bisa saja menjadi pendamping teks sejarah untuk memahami Bali secara utuh.

Begitulah musik pop Bali pernah berjaya, dinikmati masyarakatnya, diputar di tempat-tempat umum, dan anak-anak mudanya bersahaja untuk sing along. Saat ini mungkin masih. Tapi tidak sesemarak dulu; kecuali, mungkin, salah satu musisi Bali diumumkan sebagai pemenang Nobel.

Widyartha Suryawan
(27 Oktober 2016)

Calonarang

Tag

Baru-baru ini pertunjukan Calonarang di Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung (13/10/2016) diperbincangkan secara viral di media sosial. Wajar saja, pertunjukan tersebut diikuti dengan prosesi penguburan watangan (mayat hidup) yang diperankan oleh Dewa Aji Tapakan. Penguburan manusia hidup-hidup selama empat jam saat tengah malam di setra (kuburan) setempat membuat pementasan ini spektakuler. Jumlah penontonnya juga fantastis. Setra yang punya kesan angker tiba-tiba dipenuhi lautan manusia dan cahaya gawai yang kerlap-kerlip.

Dalam peradaban teknologi informasi seperti sekarang ini, pertunjukan Calonarang di daerah-daerah di Bali turut bertransformasi. Bila dulu pementasan hanya menjadi buah bibir masyarakat desa yang menyelenggarakan Calonarang – atau paling jauh sampai desa tetangga – maka sekarang ini kabar pementasan bisa diakses di mana saja. Selain viral di media sosial, tak jarang pihak penyelenggara memasang poster atau baliho di pinggir-pinggir jalan. Dulu, orang takut menonton Calonarang karena suasana desa masih mencekam. Sekarang, ketika dunia sudah gemerlap dan alam pikiran masyarakat cenderung sekuler dan berjarak dengan mitos-mitos, orang mulai berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan ini untuk membayar hasrat penasaran mereka.

Medio 2015 lalu, saya sempat bertemu budayawan Prof. I Wayan Dibia di kampus ISI Denpasar untuk keperluan liputan majalah kampus. Saya kebagian mengisi rubrik budaya yang kebetulan mengangkat tema Calonarang. Menurut Prof. Dibia, di era posmodern seperti sekarang, masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang nyeleneh.

“Dulu orang nonton pertunjukan untuk mendapat tutur dan tontonan, sekarang lebih pada tontonan dan hiburan semata,” ujar Prof. Dibia.

Dalam istilah Prof. Dibia, manusia di era postmodern lebih senang dengan hal-hal yang meneror mereka. Orang Bali tidak lagi mempermasalahkan kemampuan menari atau estetika filsafati dalam pertunjukan, melainkan estetika pertunjukan yang meneror. Dalam drama tari Calonarang, selain prosesi mengundang leak, yang juga menarik perhatian penonton adalah aksi kocak para punakawan. Penonton akan dibuat terbahak-bahak dengan banyolan-banyolan mereka. Dengan bahasa yang fulgar dan merakyat, penonton tentu lebih menyimak aksi para punakawan ini ketimbang tutur kaum bangsawan dengan bahasa tinggi yang tidak mereka mengerti. Maka, jangan heran, Calonarang tidak melulu soal mistis dari awal sampai akhir pertunjukan.

Mengenai kisah Calonarang tentu sudah demikian mudah dapat kita lacak di media daring. Singkatnya, teater tradisional Bali ini mengisahkan seorang janda sakti dari Desa Dirah yang bernama Ni Calonarang. Anaknya yang cantik dan ayu parasnya bernama Ratna Mangali. Sastrawan besar Indonesia, Pramoedya, pernah menulis ulang cerita ini. Ia menggambarkan Calonarang (Pram menulis dengan spasi “Calon Arang”):  “Calon Arang ini memang buruk kelakuannya. Ia senang menganiaya sesama manusia, membunuh, merampas dan menyakiti… Dan kalau orang-orang yang dibencinya telah mati mereka bersenang-senang merayakan kemenangan…”

Karena kelakuan ibunya itu, tidak ada pemuda yang berani mendekati Ratna Manggali. Ni Calonarang marah. Bersama murid-muridnya, ia menyebar teluh dan ilmu hitam ke seluruh penjuru desa. Masyarakat menjadi banyak yang sakit kemudian meninggal. Kegaduhan itu dilaporkan kepada Raja Airlangga. Karena balatentara yang dikirimkan Raja Airlangga tidak sanggup menghentikan ulah Calonarang yang menebar penyakit, dimintalah pertolongan kepada seorang pendeta bernama Mpu Baradah. Mpu Baradah menerima dan mencarikan solusi. Beliau mengutus muridnya, Bahula, untuk mengawini Ratna Manggali anak Ni Calonarang.

Mendengar akan ada yang mengawini anaknya, Ni Calonarang merasa senang. Dipersiapkanlah sebuah resepsi pernikahan. Tetapi, sesungguhnya, itu hanyalah strategi untuk mengelabuhi si janda. Setelah upacara pernikahan selesai, di tempat peristirahatan, Bahula menanyakan kepada istrinya perihal apa yang menyebabkan ibunya menjadi sangat sakti dan ajian (ajaran) apa yang digunakan. Saking cintanya kepada suami barunya, Ratna Manggali pun menunjukkan tempat kitab yang dipelajari ibunya. Atas desakan suaminya pula, Ratna Manggali mengambil dan menyerahkan kitab tersebut. Secara diam-diam kitab itu akhirnya sampai kepada Mpu Baradah. Kisah ini tidak lepas dari kritik karena mengandung bias gender. Dalam Calonarang, sulit untuk menampik bahwa perempuan ditempatkan sebagai korban politik (pihak yang kalah); sedangkan garis patrilineal selalu mendapatkan kemenangan.

Saya sendiri pertama kali terlibat langsung dalam pertunjukan Calonarang sekitar tahun 2009 silam. Tentu bukan sebagai pemeran Patih Keras, apalagi Matah Gede. Hanya menempati posisi sebagai juru gamelan, tepatnya lagi pada kantil. Sebagai pengayah Ratu Sesuhunan, saya sebenarnya tidak paham betul kenapa pementasan Calonarang terkesan tiba-tiba. Tapi, menurut orang-orang tua, pementasan Calonarang tersebut adalah titah yang turun langsung dari Ratu Sesuhunan. Tujuannya adalah untuk nyomia (melebur) kekuatan-kekuatan jahat dan mendapatkan taksu untuk unen/sesuhunan.

Karena pertama kali menggelar pertunjukan Calonarang, beberapa tetua di banjar kami sempat berdebat. Muncul persepsi kalau pementasan dilakukan di sekitar pura sesuhunan, nantinya pura akan leteh (kotor) dan hilang kesuciannya karena menggunakan bangke-bangkean/watangan (mayat hidup). Menurut Mangku Candra, pengasuh Sanggar Gases Sesetan, alasan itu tidaklah benar. Watangan dalam pementasan Calonarang hanyalah properti pertunjukan. Lagi pula, watangan itu bukan jenazah benaran, melainkan orang hidup yang hanya berperan sebagai mayat. Jadi, watangan itu tidak akan membuat pura menjadi leteh.

Ada lagi beberapa cerita yang sering kita dengar di masyarakat tentang pertunjukan Calonarang. Salah satunya adalah mitos bahwa orang yang menonton harus tuntas sampai akhir pertunjukan. Jika tidak, ia akan celaka dalam perjalanan pulang. Padahal, saat ini hampir setiap malam di stasiun televisi lokal pentas Calonarang disiarkan secara berseri. Ia bersaing dengan siaran kontes dangdut atau sinema India di stasiun swasta nasional. Paling tidak kita bisa menyaksikan teater Calonarang di kamar seorang diri. Bila waktu menonton pertunjukan sudah masuk pada prosesi mengundang leak dan bulu kuduk tiba-tiba merinding, kita bisa leluasa memindahkan stasiun televisi: mencari goyang dangdut atau Jigyasa Singh dalam serial Thapki.

Widyartha Suryawan
(20 Oktober 2016)

Golf, Bisnis, dan Politik

Tag

Sabtu, 8 Oktober 2016, saya nebeng bersama rombongan sekaa gong Sancita Werdhi, Banjar Pantigiri, Kutuh. Sekaa ini mendapat job dalam acara peresmian lapangan golf kelima dan terbaru di Bali yang letaknya juga di daerah kami. Di sana mereka akan mengiringi Tari Sekar Jepun – maskot Kabupaten Badung – sebagai tari penyambutan.

Saya ikut lebih awal bersama beberapa penabuh yang mendapat tugas mengangkut perangkat gamelan sekaligus set up beberapa jam sebelum acara dimulai. Turun dari mobil pick up, saya melihat deretan karangan bunga ucapan selamat atas dibukanya Bukit Pandawa Golf and Country Club. Pengembangnya PT Bali Raga Wisata; perusahaan besar yang menguasai hampir sepanjang tebing yang membentang di Kuta Selatan. Saya tidak tahu persis tempat macam apakah itu. Ada beberapa nama individu maupun perusahaan yang tidak asing lagi dalam karangan bunga itu: Anthoni Salim, perusahaan Agung Podomoro, Setya Novanto, dan masih banyak lagi.

Kami, warga sekitar, pernah punya kenangan terhadap tempat yang baru saja ditata menjadi lapangan golf ini. Bukit-bukit di sekitar Pura Gunung Payung itu dulunya adalah semak, tempat monyet bergelantungan di pohon, habitat puyuh, atau tempat bebas bagi gerombolan sapi milik warga. Di area itu pula, dulu, kami suka mencari buah juwet, si hitam manis rada sepet.

Tahun 2015 lalu, sebenarnya penataan bukit-bukit di seputar Pura Gunung Payung itu sempat dipermasalahkan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Bali karena dinilai melanggar izin. Beberapa media sempat memberitakan pembangkangan yang dilakukan PT. Bali Raga Wisata (BRW) terkait penambangan batu kapur secara ilegal. Gubernur dan komisi III  DPRD Provinsi Bali juga melakukan sidak pada Agustus 2015.  Hasil sidak menemukan bahwa PT BRW telah melanggar hukum karena Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dikantonginya sudah habis masa berlakunya sejak tujuh bulan terakhir. Awalnya, PT BRW berkomitmen untuk menghentikan aktivitas penambangan; tetapi ternyata mereka membandel. Gubernur dan DPRD Provinsi Bali pun geram dan sempat mengancam akan mempidanakan bos PT BRW.

Entah ada apa gerangan, kasus pelanggaran yang dilakukan PT BRW tidak ada kabar lagi. Justru, Sabtu (8/10/2016) itu lapangan golf yang terletak di Desa Kutuh ini diresmikan langsung oleh pejabat Pemda. Awalnya gubernur Bali Mangku Pastika yang dijadwalkan meresmikan bersama Bupati Badung, Giri Prasta. Prasastinya pun sudah siap. Tetapi, keduanya berhalangan hadir. Pak Gubernur akhirnya diwakili oleh Kadis Pariwisata, dan Pak Bupati diwakili oleh wakilnya, I Ketut Suiasa. Yang unik adalah hadirnya ketua DPRD Bali Adi Wiryatama yang ikut mencoba bermain golf ketika pertama kali dibuka. Seingat saya, itu pertama kali pimpinan legislatif – wakil rakyat yang terhormat – datang ke desa kami. Tidak dalam rangka menyapa atau menyerap aspirasi warga; tapi menikmati lapangan golf baru. Politik kekuasaan dan bisnis memang penuh kejutan-kejutan seperti itu.

Kasus ini mengingatkan saya akan kisah perselingkuhan bisnis dan politik yang dinilai oleh banyak peneliti sebagai sumber bangkitnya kapitalisme Indonesia pasca-otoritarianisme. Kisah perselingkuhan bisnis-politik itu diungkap pertama kali oleh Richard Robinson pada tahun 1986 melalui buku Indonesia: The Rise of Capital. Buku ini digadang-gadang sebagai salah satu karya terpenting dalam studi politik-ekonomi Indonesia kontemporer. Sumbangsih utama karya Robinson ini adalah analisisnya tentang pembentukan borjuasi Indonesia modern yang telah dipersiapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Ketika itu kelas-kelas kapitalis domestik muncul dalam berbagai bentuk hubungan simbiosis dengan negara otoriter.

Bangkitnya kapitalisme Indonesia pasca-otoritarian sekarang ini merupakan kesinambungan dari kelas-kelas kapitalis yang ‘dirawat’ semasa Orde Baru. Meskipun rezim Orde Baru telah tumbang, para pelaku bisnis besar itulah yang sebenarnya masih memainkan peran dominan di Indonesia saat ini. Mereka terdiri dari elit politik-birokrat yang menyangkut anggota keluarga, kolega, atau orang-orang terdekat kekuasaan Orde Baru. Kemudahan akses yang didapat pada masa Orde Baru (melalui kebijakan-kebijakan proteksionis negara) berlanjut di era reformasi karena beberapa pemain lama itu tampil dengan percaya diri di panggung politik nasional.

Dan, keberadaan PT. BRW sangat dekat dengan sejarah masa lalu Orde Baru. Lahan-lahan di desa kami yang sekarang menjadi hak PT BRW itu sudah beralih kepemilikan pada masa Pak Harto. Mereka tidak hanya membuka lapangan golf. Di sekeliling lapangan itu kini sedang dibangun beberapa hotel berbintang seperti Swisshotel Bali, Mandarin Oriental, dan Waldorf Astoria. Padahal, di sepanjang tebing itu, entah berapa villa dan penginapan sudah berdiri sebelumnya.

Pembangunan besar-besaran ini tidak terlalu mendapat respon negatif dari pejabat desa. Riak-riak protes dari warga sebenarnya ada, tapi gerutuan itu lebih cenderung seperti obrolan di warung kopi. Pejabat di desa kami berusaha menenangkan warga agar tidak berpikir negatif terus. Katanya, warga yang suka protes hanya berpikir untuk hari ini saja; sedangkan pejabat desa sudah berpikir jauh kedepan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab pejabat desa sering menjelaskan bahwa sudah ada kesepahaman dan kerjasama yang baik dengan PT BRW.

Tapi, begitulah. Kami, para warga, harus kembali pada kehidupan masing-masing. Bila dulu kami dengan mudah menikmati bukit-bukit di sekitar Pura Gunung Payung, kini kami harus berurusan dulu dengan para petugas keamanan agar lapangan golf tidak tercemar dan rusak oleh kaki-kaki orang kampung seperti kami. Tidak ada pohon juwet yang seenaknya bisa dipetik lagi. Juga, sepertinya, kami tidak akan pernah mungkin dapat bermain golf di tanah itu karena selain harus bayar mahal, tempat itu terlampau mewah.

***
Setelah tari Sekar Jepun selesai dipentaskan, tugas sekaa gong Sancita Werdhi juga usai. Acara peresmian Bukit Pandawa Golf and Country Club masih berlanjut. Saya, juga para penari dan penabuh, pulang dengan perut yang sedari tadi kelaparan….

Widyartha Suryawan
(13 Oktober 2016)

Tradisi Sebatas Repetisi?

Tag

Manusia Bali sudah berurusan dengan upacara adat sejak ia lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Dari kecil, beranjak remaja, dewasa, sampai ia mati ada upacaranya.

Upacara itu diwariskan dalam bentuk ritual dan menjadi tradisi. Setiap hari ada saja persembahan yang dihaturkan. Tak surut-surut. Banten saiban ketika pagi hari sehabis masak, misalnya. Apabila yang perempuan berhalangan, tugas mebanten saiban diserahkan ke anggota keluarga laki-laki. Selalu dilakukan, meskipun belum beberapa menit banten saiban itu sudah dimakan anjing, atau burung, atau ciptaan Tuhan lainnya.

Belakangan banyak juga gugatan terhadap tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang Bali; justru dari orang-orang Bali sendiri. Para penggugat biasanya berasal dari kelas menengah terpelajar. Agar tidak keliru, terminologi tradisi dalam hal ini saya maksudkan untuk mengungkapkan upacara adat. Gugatan itu misalnya didasari dengan argumen bahwa banyak upacara adat yang dilakukan orang Bali kurang efisien, sering berlarut-larut, dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Saya tidak membantah bahwa kian hari, sejauh pengamatan saya, upacara adat yang dilakukan manusia Bali mengalami perubahan-perubahan; khususnya persembahan yang dihaturkan. Dulu, ketika Galungan kami membuat penjor dengan bahan-bahan yang masih segar: dari bambu, busung (daun kelapa muda), semat, plawa (dedaunan), tali tiing (bambu). Dewasa ini, membuat penjor tak perlu lagi bahan-bahan segar itu; semua sudah tersedia, praktis, instan. Sampyan penjor yang sebelumnya dibuat dengan busung dijarit menggunakan semat secara manual, kini cukup menggunakan sampyan dari ental (daun lontar) yang lebih awet dan dijual dengan harga terjangkau di warung-warung. Bila galungan ini tidak laku terjual, sampyan itu bisa dijual lagi pada galungan enam bulan berikutnya. Bahan-bahan lainnya juga berubah. Semat diganti dengan staples alias jepret, tali tiing diganti tali rafia yang tak ramah lingkungan. Tinggal pasang, penjor pun beres dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jenis persembahan lain juga demikian. Seperti gebogan, yang semula hanya menggunakan buah-buahan yang ditata sedemikian rupa; kini mulai dimodifikasi dengan penambahan-penambahan makanan modern bahkan minuman kaleng. Di media-media lokal realitas ini sering ditampilkan sebagai sebuah kegetiran, sekaligus kecemasan. Baru-baru ini, kelompok media Bali Post yang juga pelopor gerakan Ajeg Bali pimpinan Satria Naradha, mengampanyekan Daksina Bali – mungkin semacam kedaulatan-sarana-upakara-asli-Bali. Kampanye ini dimuat penuh di cover belakang majalah Bali Post edisi 3-9 Oktober 2016. Begini isinya:

Hijaukan
Ajegkan Bali
Tanam Pohon Kelapa
Daksina Bali

Krama Bali mengetahui pentingnya buah kelapa dipergunakan sebagai Daksina yang dipersembahkan dalam bakti dan yadnya umat Hindu kepada alam semesta dan Hyang Widi Wasa. Juga makna Daksina simbul buah kelapa dalam persembahan banten pejati. Krama Bali pun tahu puluhan juta buah kelapa didatangkan dari luar Bali setiap tahunnya.

Bagaimana peranan kita dalam mengajegkan Bali? Mari kita tanam pohon kelapa Daksina Bali di setiap jengkal tanah Bali!

Dalam kampanye itu, tersirat jelas bahwa manusia Bali yang suntuk melakukan upacara adat, dihimbau menggunakan bahan-bahan upacara ‘asli’ dari tanah Bali. Buah-buah itu tidak boleh didatangkan dari Jawa, misalnya. Tapi, gerakan seperti ini sebenarnya rawan perdebatan. Terkesan ada keinginan Bali untuk menutup diri bahkan dalam konteks NKRI sekalipun.

Kalau mau melakukan survei, gerakan ini bisa saja akan menimbulkan pro dan kontra. Kita misalkan saja kubu pro adalah orang Bali konservatif, sedangkan kubu kontra adalah golongan Bali modernis. Kubu pro akan mengatakan bahwa segala bentuk persembahan – seperti kelapa atau daksina – harus berasal dari tanah Bali, tidak boleh impor atau didatangkan dari luar pulau Bali. Itulah cara paling tepat untuk beryukur kepada Sang Hyang Widhi. Sedangkan, golongan modernis akan  menggugat dengan pendekatan yang agak liberal (maafkan atas penggunaan kata ini) bahwa dari pulau manapun asalnya, impor atau bukan – setiap persembahan seperti  kelapa atau daksina –  sama di mata Hyang Widhi.

Saya tidak tahu, penting atau tidak perdebatan tentang dari-mana-datangnya-daksina tersebut. Yang jelas, orang-orang Bali masih menjalankan tradisi setiap waktu, dan pada saat yang sama mereka  melakukan modifikasi-modifikasi dengan alasan efisiensi, lebih mudah, cepat, dan instan. Seperti dikatakan Rostow, masyarakat industri pada akhirnya ditandai dengan tingkat konsumsi tinggi dan perlahan-lahan akan meninggalkan kebiasaan tradisionalnya. Jangan-jangan tradisi yang sesungguhnya memiliki nilai kearifan yang begitu agung hanya dijalankan seperti angin lalu tanpa pemahaman yang memadai. Mungkin terkesan banal. Justru dari sanalah orang Bali harus belajar banyak memaknai tradisi agar tak menjadi sebatas repetisi.

(Widyartha Suryawan)
6 Oktober 2016